5 Simple Techniques For reformasi intelijen

5 Simple Techniques For reformasi intelijen

Blog Article

Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi issue resolving malah asik menjadi problem getting.

Sementara itu, Joseph Schumpeter (1934) menekankan pentingnya inovasi dan peran pengusaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsep destruksi kreatif. Dalam proses ini, inovasi menggantikan teknologi dan produk lama dengan yang baru, menciptakan dinamika ekonomi yang lebih maju.

The Point out Intelligence Regulation was last but not least issued at the end of 2011, twelve a long time once the reform started off. This legislation, adopted Due to this fact, among other causes, of the strain following the murder of human rights activist Munir, is indeed forward-oriented and could add on the accomplishment of intelligence reform, protecting against the repetition and custom of authoritarian intelligence during the kind of the Orde Baru

Paska 27 tahun perjalanan panjang reformasi, cita-cita reformasi memang belum mati, tapi reformasi hidup dilingkungan yang sama sekali bukan habitatnya. Begitu pula wajah intelijen negara yang bopeng terjangkit virus “politik ugal-ugalan”, akibat pandemi selama rezim Jokowi.

Praktik intelijen Indonesia pada era Orde Baru kerap dikenal sebagai "intelijen hitam"dimana intelijen beroperasi untuk mengatasi ancaman terhadap rezim penguasa.

Ideal radical teams, particularly These in political companies that endorse the discourse of Islamic legislation; and

Pengabaian ini pula yang menghambat tercapainya reformasi intelijen yang lebih bersih dan mencerminkan nilai HAM. Oleh karena itu, untuk saat ini ada baiknya BIN berfokus pada pencapaian reformasi intelijen dan tentunya menyelesaikan permasalahan keamanan strategis yang terjadi selama pandemi ini.

Apabila menelisik ancaman keamanan nasional yang disampaikan oleh FBI dalam situs resminya, dapat disimpulkan terdapat relevansi untuk melibatkan lembaga intelijen. Akan tetapi keputusan untuk melibatkan BIN untuk terjun langsung melakukan vaksinasi kepada masyarakat rasanya kurang cocok bila dikatakan sebagai usaha menjaga keamanan strategis.

On 17 November 1952, General Nasution was suspended as army chief of workers adhering to Military indiscipline about command and assistance that threatens The federal government. From your 1950s, the military articulated the doctrines of dwifungsi and hankamrata, the military roles while in the state's socio-political enhancement together with security; and a requirement that the sources from the folks be at the call with the armed forces and police Should the Condition warrants it.

Konsep intelijen dalam memori kolektif rakyat Indonesia cenderung bermakna negatif karena dikaitkan dengan pekerjaan dinas rahasia pemerintah yang menangkap, menyiksa, dan bahkan melenyapkan lawan-lawan politik pemrintah yang tengah berkuasa. Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di period reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN.

It lacked, on the other hand, provisions for intelligence accountability and professionalism. For civil society, the draft submitted for dialogue in parliament would have precisely the same legitimacy as intelligence organizations and functions undertaken below authoritarian rule.

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih reformasi intelijen indonesia terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan model Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto design demokrasi yang dijalankan adalah product Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, design demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.

Pada masa Orde Baru persoalan intelijen terletak pada terciptanya sebuah konsepsi “negara intelijen”. Konsep “negara intelijen” yang diperkenalkan Richard Tanter pada tahun 1991 untuk menjelaskan jejaring lembaga intelijen dan bagian-bagian khusus dari militer yang secara keseluruhan menjaga kelestarian rezim Orde Baru.

A person monumental example would be the entry of Laskar Jihad, a paramilitary group led by alumni with the Afghanistan war, to Maluku to participate in conflicts over religious concerns. The president firmly requested all protection and intelligence equipment to avoid their entry, but there was no highest effort and hard work, even allegations emerged they have been deliberately given space to attend. Ultimately, Maluku conflict became on the list of entry points for that Jemaah Islamiyah and al-Qaeda terrorism actions, a training camp and recruitment of recent cells and networks, and so sow the seeds of radical actions and terrorism that lived and unfold in Indonesia to at the present time.